Tarif Pajak Marketplace Terbaru 2026 & Perhitungannya

Setiap transaksi di marketplace kini memiliki potongan pajak yang perlu diperhitungkan seller online. Melalui kebijakan pajak marketplace, pemerintah menunjuk sejumlah platform sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang dipotong otomatis dari penghasilan penjual.

Lantas, siapa yang dikenakan pajak ini, berapa tarifnya, dan bagaimana cara menghitungnya? Artikel ini membahas ketentuan pajak marketplace, contoh perhitungan, hingga cara mengajukan pengecualian.

Apa itu pajak marketplace?

Pajak marketplace adalah istilah populer untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh penyelenggara marketplace atas penghasilan penjual dari transaksi di platform. 

Secara sederhana, mekanisme pemungutan pajak marketplace berlangsung sebagai berikut:

1. Pembeli membayar pesanan melalui marketplace.
2. PPh Pasal 22 terutang saat marketplace menerima pembayaran.
3. Marketplace memungut pajak dari penghasilan penjual sebelum meneruskan sisa dana.
4. Marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya kepada DJP.
5. Penjual menerima dokumen tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.

Perlu dipahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan pajak baru. Penghasilan dari aktivitas jual beli online sejak awal sudah menjadi objek pajak. Perbedaannya terletak pada mekanisme pemungutan, jika sebelumnya penjual menghitung dan membayar pajaknya sendiri, kini marketplace turut berperan sebagai pemungut pajak.

PPh Pasal 22 tersebut juga dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penjual, sehingga bukan merupakan pajak tambahan di luar kewajiban PPh yang harus dipenuhi.

Peraturan pajak marketplace yang wajib diketahui seller

Dasar hukum pajak marketplace adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Sistem Elektronik (PMSE).

Meski PMK sudah berlaku sejak 2025, pemungutan oleh marketplace baru berjalan efektif mulai 1 Oktober 2026, setelah DJP menunjuk Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut. Sebelumnya, pemungutan sempat terjadwal mulai 1 Agustus 2026, tetapi ditunda dan penunjukan awal dibatalkan. PPh Pasal 22 yang sempat terpungut pada periode itu wajib dikembalikan marketplace kepada penjual.

PMK ini ditetapkan pada 11 Juni 2025, kemudian mulai berlaku pada 14 Juli 2025. Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan kepada penyelenggara marketplace sebagai pemungut untuk memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dalam negeri.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan efektivitas pemungutan pajak, sekaligus menciptakan kepastian hukum serta kesetaraan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan perkembangan perdagangan digital di Indonesia yang semakin pesat.

Besarnya aktivitas perdagangan digital tersebut membuat mekanisme pemungutan melalui marketplace menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Dengan begitu, proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dapat dilakukan melalui platform yang telah ditunjuk DJP.

Kriteria marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut

Menurut PMK Nomor 37 Tahun 2025, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 harus memenuhi kriteria berikut:

• Menggunakan rekening penampungan (escrow account) untuk menampung penghasilan penjual dari transaksi marketplace.
• Memiliki nilai transaksi dengan pengguna di Indonesia dan/atau jumlah traffic pengakses dari Indonesia yang melebihi batas tertentu dalam 12 bulan.
• Memiliki jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia yang melebihi 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam satu bulan.

Marketplace yang memenuhi kriteria dapat berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Kewenangan penunjukan sebagai pemungut PPh Pasal 22 berada pada Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Sejak 1 Oktober 2026, DJP telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yaitu:

• Shopee (PT Shopee International Indonesia)
• Tokopedia (PT Tokopedia)
• Lazada (PT Ecart Webportal Indonesia)
• Blibli (PT Global Digital Niaga Tbk)

DJP juga dapat menunjuk penyelenggara marketplace lain yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban marketplace sebagai pemungut

Setelah ditunjuk, marketplace memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemungutan PPh Pasal 22 dari penjual. Kewajiban tersebut meliputi:

• Memungut pajak: Memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual dari transaksi yang menjadi objek pemungutan.
• Menerbitkan bukti pemungutan: Membuat dokumen tagihan untuk setiap transaksi dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.
• Menyetorkan pajak: Menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan.
• Melaporkan pemungutan: Melaporkan pajak terpungut melalui SPT Masa PPh Unifikasi dengan menyertakan informasi pedagang dan dokumen tagihan yang diterbitkan.

Di sisi lain, penjual juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dan dokumen yang diperlukan kepada marketplace, antara lain:

• NPWP atau NIK sebagai identitas wajib pajak.
• Alamat korespondensi penjual.
• Surat pernyataan omzet atau Surat Keterangan Bebas (SKB) apabila memenuhi kriteria pengecualian pemungutan pajak.

Tarif pajak marketplace terbaru 2026

Tarif pajak marketplace yang dipungut adalah 0,5% dari peredaran bruto penjual yang tercantum dalam dokumen tagihan. Dasar pengenaan pajak ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Rumus perhitungannya adalah:

PPh Pasal 22 = 0,5% × Peredaran Bruto dalam Dokumen Tagihan (di luar PPN dan PPnBM)

Komponen dasar penghitungan pajak marketplace

Dokumen tagihan menjadi dasar bagi marketplace untuk menghitung dan memungut PPh Pasal 22. Dokumen ini setidaknya memuat informasi berikut:

• Nomor dan tanggal dokumen tagihan.
• Nama marketplace.
• Nama akun penjual.
• Nama dan alamat pembeli.
• Jenis barang dan/atau jasa yang dijual.
• Jumlah harga jual.
• Potongan harga.
• Nilai PPh Pasal 22 yang dipungut.

Perlu diperhatikan bahwa dasar penghitungan pajak bukanlah total saldo bersih yang diterima penjual setelah dikurangi biaya administrasi, komisi, atau biaya layanan marketplace. 

Penghitungan mengacu pada peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan marketplace, di luar PPN dan PPnBM. 

Perlakuan diskon, ongkos kirim, dan komponen lainnya

Selain harga jual, terdapat beberapa komponen transaksi yang perlu diperhatikan dalam menghitung PPh Pasal 22 marketplace. Berikut penjelasannya:

• Potongan harga dan voucher: PMK mendefinisikan peredaran bruto sebagai nilai sebelum dikurangi potongan penjualan atau potongan sejenis, sementara dokumen tagihan juga mencantumkan potongan harga. Perlakuan diskon dan voucher masih menjadi sorotan asosiasi e-commerce (idEA).
• Ongkos kirim: PMK tidak mengatur ongkos kirim secara khusus bagi penjual barang, jadi cek apakah nilainya ikut tercantum di dokumen tagihan marketplace Anda. Untuk jasa pengiriman atau ekspedisi yang bertransaksi lewat marketplace, penghasilannya dapat menjadi objek pemungutan, kecuali mitra orang pribadi pada aplikasi jasa angkutan.
• PPN dan PPnBM: Kedua jenis pajak ini tidak termasuk dalam dasar pengenaan PPh Pasal 22.
• Pembatalan dan retur: Jika transaksi dibatalkan atau dokumen tagihan perlu diperbaiki, penjual wajib membuat dokumen pembatalan atau pembetulan yang merujuk pada dokumen tagihan asal. Dokumen tersebut menjadi dasar penyesuaian PPh Pasal 22 yang sebelumnya dipungut.

Dengan adanya ketentuan tersebut, seller perlu memeriksa rincian dokumen tagihan yang diterbitkan marketplace. Perhatikan nilai penjualan, potongan harga, biaya pengiriman, dan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut agar pencatatan transaksi dan perhitungan pajak tetap akurat.

Perbedaan dasar pajak berdasarkan omzet dan keuntungan bersih

PPh Pasal 22 marketplace dihitung berdasarkan omzet atau peredaran bruto, bukan keuntungan bersih. Artinya, pajak tetap berjalan meskipun seller memiliki margin keuntungan tipis atau mengalami kerugian setelah dikurangi harga pokok penjualan (HPP), biaya administrasi, iklan, dan biaya operasional lainnya.

Karena itu, seller perlu memperhitungkan pungutan pajak dalam perencanaan arus kas dan pencatatan keuangan. Namun, PPh Pasal 22 marketplace tidak otomatis menjadi beban pajak tambahan. Perlakuannya bergantung pada skema perpajakan yang digunakan:

• Seller dengan skema PPh Final UMKM: PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Artinya, pungutan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran atas kewajiban PPh Final, bukan pajak tambahan di luar kewajiban tersebut.
• Seller dengan skema PPh tarif umum: PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh. Dengan demikian, jumlah pajak yang telah dipungut dapat mengurangi PPh terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika PPh Pasal 22 yang dipungut lebih kecil dari PPh final yang terutang, kekurangannya wajib disetor sendiri oleh penjual. Sebaliknya, jika pungutan lebih besar dari yang seharusnya terutang, kelebihannya dapat diajukan pengembalian sesuai ketentuan.

Siapa saja yang dikenai pajak marketplace?

Pajak marketplace dikenakan kepada penjual di e-commerce. Namun, tidak semua penjual dikenakan pemungutan, berikut pembagian ketentuannya:

1. Penjual perorangan

Penjual perorangan yang bertransaksi melalui marketplace dapat dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Namun, terdapat pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Agar mendapatkan pengecualian tersebut, penjual wajib menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace. Jika tidak menyampaikan surat pernyataan, marketplace tetap melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait batas omzet Rp500 juta:

• Dihitung dari seluruh kanal penjualan: Peredaran bruto mencakup penjualan melalui seluruh marketplace, toko online, media sosial, maupun toko offline.
• Berlaku untuk satu wajib pajak: Batas omzet dihitung berdasarkan NPWP atau NIK penjual, bukan per akun toko. Jika memiliki beberapa toko di marketplace berbeda, omzet seluruhnya tetap diperhitungkan.
• Penjual bertanggung jawab atas kebenaran data: Surat pernyataan omzet harus diisi sesuai kondisi usaha yang sebenarnya dan disampaikan kepada marketplace sesuai ketentuan.

Jika omzet telah melebihi Rp500 juta, penjual mulai dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penjual berbentuk badan usaha

Penjual berbentuk badan usaha, seperti CV dan PT, juga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas peredaran bruto melalui marketplace. Namun, fasilitas batas omzet Rp500 juta hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, bukan badan usaha.

Perlakuan pajaknya bergantung pada skema yang digunakan:

• Menggunakan PPh Final UMKM: PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, selama badan usaha masih memenuhi persyaratan penggunaan skema tersebut.
• Menggunakan tarif umum: PPh Pasal 22 yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan.
• Memiliki SKB: Badan usaha yang memenuhi persyaratan dapat menyampaikan Surat Keterangan Bebas (SKB) kepada marketplace agar tidak dilakukan pemungutan.

3. Penjual dengan omzet sampai Rp500 juta

Khusus wajib pajak orang pribadi, penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.

Untuk mendapatkan pengecualian ini, penjual wajib menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace. Tanpa dokumen tersebut, marketplace tetap melakukan pemungutan meskipun omzet sebenarnya belum mencapai batas Rp500 juta.

4. Penjual atau transaksi yang mendapatkan pengecualian lainnya

Selain fasilitas omzet Rp500 juta untuk wajib pajak orang pribadi, PMK Nomor 37 Tahun 2025 juga mengatur pengecualian pemungutan untuk beberapa kondisi berikut:

• Penjualan oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
• Jasa pengiriman atau ekspedisi oleh orang pribadi yang menjadi mitra perusahaan aplikasi jasa angkutan, seperti mitra pengemudi ojek online.
• Penjualan pulsa dan kartu perdana.
• Penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan bukan emas, dan sejenisnya oleh pabrikan atau pedagang emas.
• Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) beserta perubahannya.

Perlu diperhatikan bahwa pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 marketplace tidak otomatis menghapus kewajiban pajak atas transaksi tersebut. Penjual tetap perlu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh perhitungan pajak marketplace

Berikut beberapa simulasi perhitungan PPh Pasal 22 marketplace berdasarkan kondisi penjual dan transaksi. Seluruh angka tersebut bersifat ilustrasi.

1. Simulasi PPh Pasal 22 dari satu transaksi

Toko A merupakan milik penjual orang pribadi dengan omzet tahunan di atas Rp500 juta. Dalam satu transaksi, toko tersebut menjual sepatu dengan rincian berikut:

Dengan asumsi dokumen tagihan marketplace mencantumkan nilai penjualan setelah diskon sebesar Rp225.000 sebagai dasar pemungutan, perhitungannya adalah:

PPh Pasal 22 = 0,5% × Rp225.000 = Rp1.125

Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut dari transaksi tersebut sebesar Rp1.125. Dalam simulasi ini, ongkos kirim tidak dimasukkan ke dasar pemungutan karena diasumsikan bukan bagian dari nilai penjualan produk oleh Toko A. Penentuan dasar pemungutan tetap mengacu pada dokumen tagihan yang diterbitkan marketplace.

Jika dokumen tagihan marketplace memakai nilai sebelum diskon (Rp250.000), PPh Pasal 22 yang terpungut menjadi Rp1.250. Karena itu, angka di atas hanya ilustrasi dan dasar pemungutan sebenarnya mengikuti dokumen tagihan.

2. Contoh perhitungan omzet selama satu bulan

Toko B mencatat total peredaran bruto dari transaksi di Shopee sebesar Rp80.000.000 selama Oktober 2026. Jika seluruh omzet tersebut menjadi dasar pemungutan, total PPh Pasal 22 yang terpungut adalah:

PPh Pasal 22 = 0,5% × Rp80.000.000 = Rp400.000

Dengan demikian, total PPh Pasal 22 yang dipungut selama Oktober 2026 adalah Rp400.000. Meskipun terhitung berdasarkan akumulasi omzet bulanan, pemungutannya dilakukan pada setiap transaksi yang memenuhi ketentuan, bukan melalui satu potongan sekaligus di akhir bulan.

3. Simulasi seller yang berjualan di beberapa marketplace

Toko C merupakan badan usaha berbentuk CV yang berjualan di tiga marketplace yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dalam satu bulan, omzetnya tercatat sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan tersebut, total PPh Pasal 22 yang terpungut dari ketiga marketplace adalah Rp600.000.

Setiap marketplace melakukan pemungutan dan menerbitkan dokumen tagihan sebagai bukti pemungutan masing-masing. Karena itu, Toko C perlu mengumpulkan seluruh dokumen tersebut untuk memperhitungkan pungutan pajak dalam kewajiban perpajakannya.

4. Simulasi omzet gabungan marketplace dan toko offline untuk batas Rp500 juta

Bu Rina merupakan penjual orang pribadi yang berjualan melalui marketplace sekaligus memiliki toko offline. Di awal tahun pajak, ia menyampaikan surat pernyataan omzet sampai dengan Rp500 juta kepada marketplace karena memperkirakan omzet tahunannya tidak akan melampaui batas tersebut.

Namun, omzet usahanya terus bertambah. Berikut catatan omzet kumulatif Bu Rina:

Jika hanya melihat omzet marketplace, total penjualan Bu Rina baru mencapai Rp375.000.000. Namun, batas Rp500 juta terhitung dari akumulasi peredaran bruto seluruh kanal penjualan, termasuk toko offline. Dengan demikian, omzet gabungan Bu Rina telah melampaui batas tersebut pada Oktober.

Karena itu, Bu Rina wajib menyampaikan surat pernyataan baru yang menyatakan omzetnya telah melebihi Rp500 juta, paling lambat akhir Oktober. Setelah surat pernyataan diterima, marketplace mulai memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas transaksi Bu Rina sejak 1 November.

Penerapan pajak marketplace di Indonesia

Empat marketplace yang ditunjuk DJP sebagai pemungut PPh Pasal 22 wajib mengikuti ketentuan dalam PMK 37/2025, termasuk memungut pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto sesuai ketentuan.

Namun, setiap marketplace memiliki mekanisme teknis yang berbeda, mulai dari pemungutan pajak, pengajuan pengecualian, hingga penerbitan bukti pungut. Berikut penerapannya di masing-masing platform.

Pajak marketplace Shopee

Shopee merupakan salah satu marketplace yang ditunjuk DJP sebagai pemungut PPh Pasal 22. Berikut mekanisme penerapannya bagi penjual:

• Mekanisme pemungutan: Shopee memungut PPh Pasal 22 secara otomatis dengan memotong dana dari Saldo Penjual setelah pesanan selesai.
• Pengajuan pengecualian: Penjual orang pribadi yang memenuhi ketentuan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat mengajukan pengecualian dengan mengunggah surat pernyataan omzet. 
• Bukti pungut: Shopee menerbitkan dokumen tagihan berupa invoice yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Penjual dapat mengunduhnya melalui menu Penghasilan Saya di Seller Centre.

Pajak marketplace Tokopedia dan TikTok Shop

Tokopedia juga terpilih oleh DJP sebagai pemungut PPh Pasal 22. Berikut mekanisme yang diterapkan kepada penjual di Tokopedia:

• Mekanisme pemungutan: Tokopedia memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan penjual melalui transaksi di platform. Pajak yang dipungut kemudian disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan.
• Pengajuan pengecualian: Penjual dapat mengunggah surat pernyataan omzet atau Surat Keterangan Bebas (SKB) melalui Seller Center > Finance > Tax Exemption. Dokumen perlu diunggah dalam format PDF.
• Bukti pungut: Tokopedia menerbitkan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 setiap bulan. Penjual dapat mengunduhnya melalui menu Keuangan > Dokumen Pajak di Seller Center.

Sementara itu, DJP belum mencantumkan TikTok Shop sebagai pemungut secara terpisah. Daftar penunjukan DJP mencantumkan PT Tokopedia sebagai badan usaha yang terpilih. 

Karena itu, penjual yang bertransaksi melalui TikTok Shop sebaiknya memeriksa pemberitahuan dan mekanisme perpajakan di Seller Center untuk memastikan penerapan ketentuan pada akunnya.

Pajak marketplace Lazada dan Blibli

Lazada dan Blibli juga termasuk marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan penjual di kedua platform tersebut.

• Lazada: Lazada bertindak sebagai pemungut sekaligus penyetor PPh Pasal 22 atas transaksi penjual di platformnya. Bukti pemungutan yang diterbitkan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pelaporan SPT Tahunan. Namun, penjual tetap bertanggung jawab memastikan kebenaran data perpajakan dan pelaporannya.
• Blibli: Blibli menerbitkan bukti pemungutan PPh Pasal 22 setiap bulan untuk masing-masing toko. Jika satu NPWP digunakan untuk beberapa toko, bukti pungut diterbitkan secara terpisah untuk setiap toko yang memiliki transaksi pada periode tersebut.

Selain melalui masing-masing Seller Center, penjual juga dapat memeriksa data bukti pemungutan PPh Pasal 22 melalui Coretax DJP. Data tersebut dapat tersedia secara otomatis melalui fitur prepopulated dalam konsep SPT Tahunan. 

Cara mengajukan pengecualian pajak marketplace

Penjual dapat mengajukan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 marketplace melalui dua dokumen, yaitu surat pernyataan omzet dan Surat Keterangan Bebas (SKB). 

Perbedaan surat pernyataan omzet dan SKB PPh Pasal 22

Surat pernyataan omzet digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. 

Sementara itu, SKB digunakan oleh wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh dari DJP. 

Persyaratan mengajukan pengecualian pemungutan pajak

Sebelum mengajukan pengecualian, pastikan penjual telah menyiapkan informasi dan dokumen berikut:

• Identitas dan data perpajakan: NPWP atau NIK serta alamat korespondensi yang disampaikan kepada marketplace. Pastikan data tersebut sesuai dengan identitas wajib pajak.
• Dokumen pengecualian: Surat pernyataan omzet bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi batas omzet, atau SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang masih berlaku jika sudah memilikinya.
• Catatan omzet usaha: Rekapitulasi peredaran bruto dari seluruh kanal penjualan, termasuk marketplace lain dan toko offline, untuk memastikan apakah omzet masih berada dalam batas Rp500 juta.

Perlu seller ketahui bahwa batas omzet Rp500 juta terhitung berdasarkan akumulasi peredaran bruto wajib pajak, bukan omzet masing-masing toko atau marketplace secara terpisah.

Cara membuat dan mengunggah surat pernyataan omzet

Penjual dapat membuat satu surat pernyataan omzet untuk seluruh akun toko dan marketplace dengan menggunakan NPWP atau NIK yang sama. Berikut langkah-langkahnya:

1. Siapkan format surat pernyataan

Gunakan format yang tercantum dalam Lampiran PMK 37/2025. Pastikan dokumen menggunakan meterai sesuai ketentuan.

2. Lengkapi identitas dan informasi omzet

Isi nama, NPWP atau NIK, alamat, serta pernyataan bahwa peredaran bruto pada tahun pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta.

3. Tandatangani surat pernyataan

Pastikan seluruh informasi sudah benar dan dokumen telah ditandatangani oleh wajib pajak atau pihak yang berwenang.

4. Unggah dokumen ke marketplace

Masuk ke Seller Center masing-masing platform, kemudian cari menu pengajuan pengecualian atau informasi pajak. Ikuti format dan prosedur unggah yang ditetapkan marketplace.

5. Pantau status pengajuan

Periksa apakah dokumen sudah marketplace terima dan proses. Pastikan informasi pengecualian telah tercatat sebelum transaksi berikutnya kena pemungutan.

Satu surat pernyataan dapat digunakan untuk seluruh akun toko dan marketplace yang dimiliki oleh satu wajib pajak. Namun, penjual tetap perlu menyampaikannya kepada setiap marketplace melalui mekanisme yang disediakan masing-masing platform.

Dampak pajak marketplace bagi seller dan cara mengantisipasinya

Meski tidak menambah beban pajak, pemungutan PPh Pasal 22 tetap memengaruhi margin, arus kas, dan pencatatan penjualan seller. Berikut hal yang perlu diperhatikan.

1. Perhitungkan pajak dalam penetapan harga jual dan margin keuntungan

PPh Pasal 22 dihitung berdasarkan peredaran bruto, bukan keuntungan bersih. Artinya, pajak tetap dipungut meskipun margin keuntungan produk relatif tipis. Karena itu, masukkan komponen pajak ini ke dalam perhitungan biaya saat menentukan harga jual.

Sebagai ilustrasi, berikut perhitungan laba dari satu transaksi penjualan:

Dari simulasi tersebut, PPh Pasal 22 mengurangi laba sebesar Rp500 per transaksi. Nilainya mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya dapat lebih terasa ketika penjual memberikan diskon atau mengeluarkan biaya iklan tambahan.

2. Mengelola arus kas setelah pemungutan pajak

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sebelum dana hasil penjualan diteruskan kepada seller. Akibatnya, jumlah saldo bersih yang diterima menjadi lebih kecil dibandingkan nilai penjualan sebelum pajak.

Sesuaikan proyeksi arus kas dengan memperhitungkan potongan tersebut, terutama untuk kebutuhan pembelian stok, pembayaran supplier, dan biaya operasional lainnya.

Selain itu, ingat bahwa PPh Pasal 22 yang telah dipungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pastikan pencatatannya tepat agar tidak terjadi pembayaran pajak ganda atas kewajiban yang sama.

3. Mencatat omzet dari seluruh channel penjualan

Batas omzet Rp500 juta dihitung berdasarkan akumulasi peredaran bruto dari seluruh kegiatan usaha, bukan hanya transaksi di satu marketplace. Karena itu, seller perlu menggabungkan pencatatan penjualan dari berbagai kanal, termasuk marketplace, media sosial, toko online, dan gerai offline.

Lakukan rekapitulasi omzet secara berkala agar Anda dapat mengetahui kapan omzet mendekati batas pengecualian dan kapan perlu menyampaikan surat pernyataan baru kepada marketplace.

4. SImpan bukti pemungutan dan dokumen transaksi

Simpan bukti pemungutan PPh Pasal 22 yang diterbitkan setiap marketplace secara rutin. Dokumen ini berguna untuk mencocokkan data transaksi dengan informasi yang tercatat di Coretax, sekaligus menjadi dasar pengkreditan atau penghitungan pembayaran pajak sesuai skema perpajakan yang digunakan.

Pastikan juga dokumen transaksi seperti invoice, laporan penjualan, dan riwayat pembatalan atau pengembalian dana tersimpan dengan baik. Dengan begitu, Anda lebih mudah menelusuri perbedaan data jika nominal pemungutan tidak sesuai dengan catatan penjualan.

5. Evaluasi kewajiban pajak secara berkala

Lakukan evaluasi kewajiban perpajakan setidaknya setiap bulan dengan mencocokkan total omzet, PPh Pasal 22 yang telah dipungut marketplace, dan kewajiban pajak yang masih harus dibayarkan sendiri.

Hal ini penting terutama bagi seller yang juga berjualan melalui kanal di luar marketplace, karena penghasilan dari kanal tersebut mungkin memiliki kewajiban pembayaran pajak yang perlu diperhitungkan secara terpisah.

Jika terdapat perbedaan perhitungan atau ketidakjelasan mengenai perlakuan pajak, konsultasikan dengan konsultan pajak atau manfaatkan layanan resmi DJP untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan benar.

Pantau untung bersih setelah pajak marketplace dengan Mekari Desty

Penerapan pajak marketplace membuat seller perlu memantau keuntungan sekaligus seluruh potongan dari setiap transaksi. Jika berjualan di beberapa marketplace, seller juga perlu mengumpulkan laporan dari masing-masing platform untuk melihat keseluruhan biaya tersebut.

Untuk mempermudah proses ini, Mekari Desty sebagai platform omnichannel marketplace membantu seller melihat rincian potongan dari seluruh marketplace dalam satu dashboard melalui fitur manajemen laporan. Berikut fitur yang mendukungnya:

• Laporan breakdown fee dan pungutan pajak per pesanan: Lihat rincian harga jual, diskon, biaya admin dan layanan, ongkos kirim, hingga potongan PPh Pasal 22 di setiap pesanan, sehingga dana bersih yang diterima mudah dipahami.
• Untung bersih per produk dan per marketplace: Bandingkan dana yang diterima dengan HPP untuk tahu produk dan marketplace mana yang benar-benar menguntungkan setelah semua potongan.
• HPP otomatis: HPP dihitung dengan metode FIFO atau average, sehingga laba yang tampil lebih akurat.
• Laporan penjualan lintas marketplace: Pantau omzet semua toko dalam satu dashboard, termasuk untuk memantau mendekati batas pengecualian pajak.
• Terhubung ke Mekari Jurnal: Sinkronkan data penjualan dan biaya ke pembukuan untuk memudahkan rekonsiliasi.

Mekari Desty tidak menggunakan langganan bulanan. Seller cukup top up saldo, lalu biaya dipotong hanya untuk setiap pesanan yang selesai. Dengan begitu, biaya mengikuti volume penjualan, termasuk saat margin sedang tertekan.

Saatnya ketahui untung bersih dari setiap penjualan setelah pajak marketplace bersama Mekari Desty.